Desa Kendal

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati in yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Pacitan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. Bupati adalah Bupati Pacitan. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan ..selengkapnya

Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Peraturan Kepala Desa ini. Pasal 3 Pelaksana Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..selengkapnya

..selengkapnya

BAB 6 PEMBIAYAAN Pasal 7 Pembiayaan untuk Pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di bebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.   BAB 7 KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, ..selengkapnya

BAB 5 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Pasal 6 Kewenangan local berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. Diatur dan diurus oleh Desa. Jenis kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. Antara lain : Pengelolaan Keuangan Desa ; Pengelolaan sistem administrasi ..selengkapnya

BAB 4 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL Pasal 5 (1). Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a. Diatur dan diurus oleh Desa. (2). Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. antara lain : Sistem ..selengkapnya

BAB 2 RUANG LINGKUP Pasal 2 Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi : Kewenangan berdasarkan hak asal usul ; Kewenangan local berskala desa ; dan   BAB 3 KRITERIA KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENAGAN BERSKALA DESA Pasal 3 Kriteria kewenagan Desa berdasarkan ..selengkapnya

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : Desa adalah Desa Kendal, Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak ..selengkapnya